Industri Kulit Keluhkan Kekurangan Bahan Baku

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI), Sutanto Haryono, mengatakan bahwa pertumbuhan industri alas kaki dan produk kulit lainnya saat ini terkendala karena kekurangan pasokan bahan baku. Akibatnya, utilisasi industri pengguna bahan baku kulit tidak bisa optimal.

"Hanya sekitar 50-60 persen," kata Sutanto di Jakarta Kamis, 28 April 2011.

Saat ini, terdapat 67 pabrik dan 120 industri rumahan penyamakan kulit yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kapasitas terpasang industri penyamakan itu mencapai 150 juta square feet setara dengan lima juta lembar kulit sapi dan 100 juta lembar kulit kambing. Sementara itu, tingkat utilitas mencapai 40 persen kulit sapi dan 20 persen kulit kambing. Industri ini mampu menyerap 6.410 orang tenga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa pembatasan ekspor kulit bahan baku industri alas kaki dan produk kulit lainnya hanya bisa dilakukan jika ada jaminan serapan domestik. Menyusul permintaan industri penyamakan kulit agar ekspor kulit bahan baku dari Indonesia dibatasi.

Kulit bahan baku yang berkualitas dari Indonesia banyak diekspor ke luar negeri. Di sisi lain, Indonesia juga masih bergantung pada pasokan impor. Pembatasan ekspor kulit harus ada jaminan serapan di dalam negeri dulu. “Jangan sampai kita membatasi ekspor, tapi industri di dalam negeri tidak menyerap. Kalau begitu kita salah. Selain itu, harga juga harus bagus,” kata Hidayat.

Selain itu, pemerintah juga merancang skema untuk menyiapkan fasilitas bagi industri yang kesulitan pasokan bahan baku. Pemerintah akan mengundang investor di sektor bahan baku dan barang modal dengan fasilitas tax allowance dari pemerintah. Menurut Hidayat, selama ini investasi di industri barang modal dan bahan baku cenderung diabaikan sehingga setiap kali industri meningkat, impor juga meningkat.

Sebelumnya, Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah, mengatakan penerapan bea keluar (BK) atas ekspor kulit kurang mampu menghadang ekspor bahan baku kulit untuk alas kaki yang semakin gencar dilakukan eksportir. Seharusnya, ujar dia, bea keluar mesti dinaikkan lagi agar lebih memiliki daya tekan.

AGUNG SEDAYU